 |
| Sumber : Pinterest |
Menurut data
BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan
ditetapkan sebesar Rp. Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998,
garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. Angka garis
kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996
sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp.38.246, jumlah dan persentase
penduduk miskin pada periode 1996‐2005 berfluktuasi dari tahun ke
tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000‐2005.
Pada periode 1996‐1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96
juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97
juta pada tahun 1999.
Persentase
penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode
yang sama. Pada periode 1999‐2002 terjadi penurunan jumlah
penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999
menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan
persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20
persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada
periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi
35,10 juta pada tahun 2005.
Jumlah penduduk
miskin di Indonesia lebih banyak didominasi di daerah pedesaan, lebih 2 kali
lipat dari perkotaan. jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996‐2005
berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun
pada periode 2000‐2005. Pada periode 1996‐ 1999 jumlah penduduk miskin
meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada
tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini, dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang diwakili BAPPENAS, dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan utang kepada Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasional lainnya. Sejak tahun 1970‐an dengan kebijakan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemerintah pusat menjadikan desa dan sebagian kota sebagai obyek dari seluruh proyek yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menjalankan program‐programnya dalam bentuk:
- Menurunkan bantuan kredit, jaminan usaha dan pengadaan sarana dan prasarana di desa seperti PUSKESMAS, INPRES, KUD, dan sebagainya.
- Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pangan melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin.
- Mengusahakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan tenaga‐tenaga kesehatan ke desa dan pengadaan obat‐obatan melalui PUSKESMAS
- Mengusahakan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dengan pendirian sekolah‐sekolah INPRES
- Menyediakan kesempatan bekerja dan berusaha melalui proyek‐proyek perbaikan sarana dan prasarana milik pemerintah, penyediaan kredit dan modal usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat miskin.
- Memenuhi kebutuhan papan dan sanitasi dengan penyediaan rumah‐rumah sederhana untuk orang miskin PERUMNAS
- Mengusahakan pemenuhan air bersih dengan pengadaan PAM.
- Menyediakan sarana listrik masuk desa, sarana telekomunikasi dan sejenisnya.
Berbagai
program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut, lebih banyak menuai kegagalan
dibandingkan dengan keberhasilannya. Program yang dilakukan banyak mengalami
kegagalan dikarenakan pada pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan, seperti
KUT (kredit usaha tani). Sejak tahun 2000, program KUT yang dianggap gagal
total diganti pemerintah dengan program baru yakni Program Kredit Ketahanan
Pangan (KKP) yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada bank, pemerintah
hanya bertindak sebagai pemberi subsidi pada tahap awal.
Di samping
program KUT dan KKP juga ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini
bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan, sekaligus memperbaiki
kinerja pemerintah daerah dengan cara memberi bantuan modal dan pengadaan
infrastruktur. Inti dari program ini adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat,
laki‐laki
dan perempuan, termasuk masyarakat miskin. Program ini di beberapa daerah
mengalami kegagalan, karena tidak adanya perencanaan yang matang dan juga
kurangnya transparansi penggunaan dan alokasi anggaran kepada masyarakat desa.
Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti. Program‐program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi trade‐off antara pertumbuhan dan pemerataan.
Sumber Referensi : Klik Disini
